ilustrasi
england-flag

English

england-flag

Indonesia

SIARAN PERS

10 September, 2014

Pewarta foto ANTARA Jatim terima “Journalist Awards”

Pewarta: Edy M Yakub

Surabaya (ANTARA News) - Pewarta foto LKBN Antara Jawa Timur, Eric “Ireng” Siswanto, menerima “Journalist Award 2014″ untuk kategori foto yang dianugerahkan oleh JPIP-USAID.

“Journalist Awards dianugerahkan bersamaan dengan pembukaan Simposium Nasional dan Eksibisi di Jakarta pada 9–10 September 2014,” kata Direktur Eksekutif JPIP, A Rohman Budijanto, Selasa.

Dalam siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, ia menyebutkan “Journalist Award 2014″ diberikan dalam sembilan kategori, yakni institusi media, jurnalis cetak, televisi, radio, online, opini, foto, dan jurnalis lembaga negara.

“Anugerah ini diberikan sebagai apresiasi terhadap karya-karya jurnalistik yang dinilai turut mendorong peningkatan kinerja akuntabilitas lembaga-lembaga negara,” katanya.

Menurut dia, Journalist Awards 2014 sendiri merupakan rangkaian dari program Akuntabilitas yang berlangsung sejak April 2012 hingga Oktober 2014.

“Selain Journalist Award, program Akuntabilitas! lainnya antara lain workshop dan training jurnalis pada 13 provinsi yang mendorong peningkatan kualitas komunikasi antara jurnalis dengan lembaga-lembaga negara,” katanya.

Lembaga negara yang dimaksud adalah Komisi Yudisial, Komisi Informasi, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kementerian PANRB, Ombudsman RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tahapan penilaian dalam Journalist Awards dilakukan melalui seleksi dan penjurian. Proses seleksi dilakukan oleh Tim Evaluator Program Akuntabilitas! dan dilanjutkan penilaian oleh Dewan Juri Independen yang terdiri dari 11 orang jurnalis senior dan perwakilan lembaga negara,” katanya.

Anggota Dewan Juri Independen terdiri dari Imam Anshori Saleh (Ketua Dewan Juri/Anggota Komisi Yudisial), Abdulhamid Dipopramono (Anggota Dewan Juri/Ketua Komisi Informasi Pusat), dan Fajar Arifianto Isnugroho (Anggota Dewan Juri/Komisi Penyiaran Indonesia Pusat).

Selain itu, Bambang Utoyo (Anggota Dewan Juri/BPKP), M Agus Susanto (Anggota Dewan Juri/UKP4), Nur Hasni Anwar (Anggota Dewan Juri/KemenPANRB), Winarso (Anggota Dewan Juri/Ombudsman RI), dan Eko Maryadi (Anggota Dewan Juri/Aliansi Jurnalis Independen).

Berikutnya, Akhmad Munir (Anggota Dewan Juri/Persatuan Wartawan Indonesia), Abdul Rahman Ma’mun (Anggota Dewan Juri/Paramadina Public Policy Institute), dan A Rohman Budijanto (Anggota Dewan Juri/Direktur Eksekutif JPIP).

Hasilnya, Special Awards untuk Institusi Media diserahkan oleh Ketua Dewan Pers Bagir Manan kepada Kompas TV, Radio Suara Surabaya, Lombok Post, dan Merdeka.com.

Dari sembilan kategori award, pewarta foto LKBN Antara Jawa Timur, Eric “Ireng” Siswanto, menerima “Journalist Award 2014″ dalam kategori foto bersama pewarta foto dari media lain.

Tiga pewarta foto yang menerima “Journalist Award 2014″ adalah Tim Task Force Ombudsman RI (Shuttle Bus TKI/Dimuat Majalah Suara Ombudsman, Jakarta); Eric Siswanto (Sabung Nyawa/Dimuat Portal Antara Jatim, Surabaya); dan Fedrik Tarigan (Dirawat 10 Tahun, Hancur 15 Menit/Dimuat Harian Jawa Pos, Surabaya).

“Journalit Awards adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh JPIP untuk mengukur tingkat awareness jurnalis dan media lokal terhadap isu yang menjadi concern lembaga-lembaga negara dimaksud,” katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani

(Setper-10/9)



8 September, 2014

Kembali Hidup Jangan Sampai Mati lagi

Dahlan Iskan

 

“Lihat mata ikan ini Pak: warnanya putih!” ujar awak kapal itu sebelum menjatuhkan ikan beku sebesar bayi tersebut ke meja di depan saya. “Ini pertanda pembekuannya sempurna,” tambahnya.

Dia menjatuhkan ikan itu dari ketinggian yang cukup untuk menguji tanda kesempurnaan berikutnya: benturan ikan dengan meja itu menimbulkan suara “cling” yang keras.

Setelah dibekukan sampai -60 derajat celsius, ikan itu memang keras sekali. Tidak usah khawatir turun kualitasnya, apalagi membusuk.

Nelayan di Bacan, satu pulau di Maluku Utara, menonton adegan itu dengan antusias. Itulah untuk pertama kalinya BUMN menempatkan kapal ikan di sana. Kapal ikan modern yang dilengkapi cold storage minus 60 derajat dengan kapasitas 150 ton.

Jumat minggu lalu, setelah ke Aceh Timur dan Arun, saya memang keliling ke Ternate, Pulau Bacan dan ke Buli, ibukota Halmahera Timur. Inilah kunjungan untuk menyaksikan hidupnya kembali usaha perikanan BUMN di “ibukota ikan” Indonesia itu. BUMN pernah punya pusat perikanan di Bacan, tapi sudah lama sekali mati. Namanya PT Usaha Mina. Dia ibarat kucing yang mati di pasar ikan.

Lokasi almarhum itu masih ada: lima hektar. Ditumbuhi semak. Bangunannya masih ada: kusam dan berantakan. Tulisan PT Usaha Mina masih terbaca: samar-samar. Artinya dia sudah mati tapi mayatnya masih utuh.

Upacara besar untuk menandai hidupnya kembali si almarhum dilakukan di Bacan. Gubernur baru Maluku Utara yang juga seorang ulama terkemuka, Abdul Ghani Kasuba, ikut hadir. Beliau datang dari Ternate dengan speedboat yang mengarungi laut selama tiga jam.

Bupati setempat yang juga ulama dan seorang doktor sastra Arab lulusan Islamabad Pakistan, tampak selalu tersenyum.

Ini memang hari istimewa: BUMN perikanan hadir kembali di Bacan. Namanya: PT Perikanan Nusantara (Perinus). Kehadiran Perinus di kuburan PT Usaha Mina itu ditandai dengan beroperasinya pabrik es baru dan beroperasinya kapal ikan yang dilengkapi cold storage 150 ton tadi.

Gubernur dan bupati ini kebetulan memang kakak-beradik. Dua-duanya lulusan pesantren Al Khairat Bacan. Karena itu keduanya ingat betul kejayaan Usaha Mina di Bacan sampai dengan kematiannya yang diratapi seluruh penduduk Bacan.

“Pernah kami mencoba membantu menghidupkannya. Kami bantu dengan APBD Rp 5 miliar. Tapi mati lagi,” ujar Bupati Muhamad Kasuba yang sekarang sudah periode kedua di tahun keempat masa jabatannya.

Kepada ribuan masyarakat yang hadir di upacara itu saya minta maaf: baru sekarang bisa menghidupkan kembali BUMN perikanan di Bacan. PT Perinus memang baru saja sehat kembali setelah bertahun-tahun seperti dalam keadaan pingsan.

Waktu saya diangkat jadi menteri tiga tahun lalu PT Perinus secara teknis sudah bangkrut. Utangnya dan akumulasi kerugiannya lebih besar dari asetnya. Maka saya minta direksi PT Perinus segera mengurangi utang dan menyelesaikan akumulasi kerugian dengan melakukan quasi reorganisasi.

Direksi PT Perinus lantas bekerja keras. Dan membersihkan semua unit usahanya dari tikus-tikus berkaki dua. Abdussalam Konstituanto, Dirut Perikanan Nusantara yang baru, mulai menghidupkan unit usaha perikanan yang sudah mati di Bitung (Sulut). Berhasil. Lalu menghidupkan yang di Ambon. Berhasil. Menghidupkan yang di Benoa (Bali). Berhasil. Lalu menghidupkan yang di Sorong (Papua Barat). Juga berhasil.

Maka kalau baru sekarang bisa menghidupkan yang di Bacan, memang Perinus tidak bisa melakukan semua itu sekaligus. Ibarat orang yang baru keluar dari opname di rumah sakit, PT Perinus tidak bisa langsung disuruh lari ke Bacan. Nanti jatuh lagi. Dia juga belum bisa dibebani benda yang berat di pundaknya. Nanti opname lagi. Apalagi dia harus menanggung sendiri semua biaya penyehatan itu tanpa dana APBN.

Selama berada di Bacan, semula saya ingin bermalam di kapal ikan yang baru. Ini karena semua hotel penuh: ada pemilihan ulang anggota DPR di seluruh TPS di sana. Ketika kita semua sudah lupa pemilu, di sana masih ada Pileg untuk menentukan siapa-siapa tiga anggota DPR yang mewakili Maluku Utara nanti. PDIP sudah pasti dapat satu kursi. Golkar juga dapat satu kursi. Pileg ulangan ini menentukan untuk siapa sisa satu kursi lagi: PKS atau PAN.

Malam itu gelombang sangat besar. Saya batalkan tidur di kapal. “Pak Dahlan, Pemda punya guest house. Tolong jangan di kapal,” pinta Pak Bupati setelah menjamu kami makan malam dengan menu ikan bakar yang betul-betul fresh from the sea. Ditambah makanan pokok setempat: papeda (bubur sagu), singkong rebus, dan pisang mulubebe sebagai pengganti nasi.

Pagi-pagi, setelah senam masal Dahlan Style dan peresmian Senam Nusantara (senam resmi Maluku Utara), saya pun ke Buli, ibukota Halmahera Timur. Semula saya hanya ingin meninjau investasi PT Antam sebesar Rp 25 triliun di sini. Tapi bupati Halmahera Timur, drs H Rudi Irawan, yang ikut menyambut saya, curhat soal perikanan juga.

Maka kami buatlah rencana baru: perikanan koridor Halmahera Timur-Sorong. Jarak dua wilayah ini tidak jauh. Hanya dipisahkan oleh Kabupaten Raja Ampat. Seorang manajer Perinus langsung tidak boleh pulang hari itu. Untuk merumuskan model bisnis perikanan koridor baru Sorong-Halmahera Timur.

Hiduplah Perikanan Nusantara. Tentu jangan sampai mati lagi.

*Dahlan Iskan, Menteri BUMN RI

(Setper-8/9)



3 September, 2014

25 Wartawan Timor Leste Kunjungi ANTARA

Jakarta, 3/9 (Antara) - Sebanyak 25 wartawan berbagai media dari Republik Demokratik Timor Leste mengunjungi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di Jakarta, Rabu.

Kedatangan mereka diterima oleh Direktur Utama/Pemimpin Redaksi LKBN Antara Saiful Hadi yang didampingi Sekretaris Perusahaan Iswahyuni.

Kunjungan ke-25 wartawan Timor Leste ke LKBN Antara itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan mereka dalam mengikuti pelatihan jurnalistik di Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) Jakarta 12 Agustus - 8 Oktober 2014.

Kedatangan mereka didampingi oleh pengajar LPDS Warief Djajanto dan staf.

Saiful Hadi dalam kesempatan itu mendukung sepenuhnya rencana pemerintah Timor Leste untuk mendirikan kantor berita.

“Kantor Berita Antara mendukung sepenuhnya dan memberikan bantuan yang diperlukan. Dahulu Antara juga membantu saat Kantor Berita Malaysia, Bernama, didirikan,” tutur Saiful Hadi.

Ia menegaskan bahwa setiap negara perlu memiliki kantor berita, dan keberadaan kantor berita dalam suatu negara dapat menyebarluaskan berbagai kebijakan pemerintah dan negara.

Saiful mengemukakan bahwa LKBN Antara lahir sebagai kantor berita perjuangan melawan penjajah Belanda pada 13 Desember 1937 dan pernah berada langsung di bawah Presiden.

Sejak 2007, katanya, LKBN Antara merupakan salah satu badan usaha milik negara yang berstatus sebagai Perusahaan Umum (Perum).

Ia menegaskan bahwa kantor berita Antara merupakan kantor berita negara.

“Antara sebagai PR Negara, tetapi bukan berarti kami ‘menjilat’ pada pemerintah. Pemberitaannya tetap kritis dan positif,” tukasnya.

Saiful mengatakan kantor berita Antara mendapat pendapatan dari usaha komersial dan menjalankan penugasan dari pemerintah melalui skema PSO (Public Service Obligation).

Ke-25 wartawan Timor Leste itu adalah Jeronimo Amaral da Silva (Business Timor), Venidora Maria Brazao Oliveira (Dili Weekly), Teodosia dos Reis Ximenes (Radio Liberdade), Rosa Prega Dias Ximenes (Radio Lorico), Josefa Parada da Costa (TV STL), Angelina Maria Gusmao (Radio Gereja RTK).

Lalu, Miranda Soaress (Radio Ramkambia), Recardina Amaral, Anabela da Costa, Horacio Afonso, dan Mario Pinto (RTTL), Nazario Bosco (Sekoms), Joanico Domingos (Business Timor), Gilberto Maia dan Manuel Pinto(Timor Post).

Kemudian Gregorie Silveira (Time Timor), Eusebio de Oliveira (dan Cornelio Tapo (Grupu Media Nasional), Joao Anibal (TV STL), Gaudencio Marques dan Julio Nacimento (Independente), Cipriano Colo (Media Focus), Jacob Ximenes (Timoroman), Ezequiel Freitas dan Joao dos Santos (Matadalan).

Editor: Musriadi

(Setper-3/9)



2 September, 2014

Budhiana Juara Foto Ibu dan Anak

Denpasar (ANTARA News) - I Nyoman Budhiana, ST pewarta foto Perum LKBN Antara Biro Bali berhasil keluar sebagai juara dalam katagori foto cerita (foto essay) dalam kegiatan lomba foto yang mengangkat tema “Ibu Anak dan Masa Depan Bangsa”.

Lima buah foto bercerita berjudul “Kasih Ibu Amerika” itu meraih juara dalam ajang apresiasi karya wartawan foto Indonesia dengan total hadiah sebesar Rp45 juta yang diserahkan di Yogyakarta, Minggu (31/8).

Penyerahan hadiah tersebut dilakukan oleh Manajer Internal Bidang Komunikasi, Novan Maridal kepada para juara serangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Sarihusada.

Kegiatan tersebut diselenggarakan sejak 29 April hingga 1 Agustus itu terdiri dari dua kategori yaitu foto single (foto berita) dan foto essay (foto cerita). Semua foto tersebut harus memenuhi kreteria foto jurnalistik dan mencerminkan aktivitas ibu dan anak sejak dalam kandungan hingga balita atau tingkah laku anak balita.

Sedangkan kategori foto single, juara pertama diraih wartawan foto Kompas, Wisnu Widiantoro dengan judul karya Demi Anak, juara II wartawan Kompas, Bahana Patria dengan judul karya Menuju Daratan.

Sedangkan juara III dimenangkan wartawan foto The Jakarta Globe, Boy Tri Harjanto dengan judul karya Ujian Kesetaraan.

Sementara itu foto berjudul “Bercahaya” yang menampilkan Tari Legong pada Pesta Kesenian Bali(PKB) 2013 karya Nyoman Budhiana juga berhasil meraih juara pavorit dalam lomba foto Astra 2014 dalam kategori foto jurnalistik.

Lomba foto yang digelar oleh PT Astra International Tbk itu dimaksudkan untuk mengajak masyarakat Indonesia pecinta fotografi untuk mengekspresikan kecintaan terhadap seni dan nilai-nilai tradisi kebudayaan Indonesia.

Selain itu juga mengajak peserta untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia, yang bermanfaat untuk nilai-nilai kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang.

(I006/E001)

Editor: Ruslan Burhani

(Setper-2/9)



2 September, 2014

ANTARA serahkan foto ke Museum Monumen Pers

Pewarta: Nur Istibsaroh

Solo (ANTARA News) - Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menyerahkan foto Ipphos (Indonesian Press Photo Service) kepada Museum Monumen Pers Nasional Solo untuk menyosialisasikan peran pers pada masa sebelum dan setelah kemerdekaan RI.

Penyerahan foto Ipphos yang dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, dilakukan oleh Direktur Komersial dan IT Perum LKBN ANTARA Hempi N. Prayudi kepada pihak museum di sela pameran foto dan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Museum Monumen Pers Nasional Solo, Sabtu.

“Ada 10 foto Ipphos yang diserahkan. Penyerahan foto ini untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan untuk menyosialisasikan peran pers pada masa sebelum dan setelah Kemerdekaan RI ,” kata Hempi N. Prayudi.

Acara pameran foto dengan tema peran pers dalam pembentukan wawasan kebangsaan tersebut, antara lain diikuti oleh LKBN ANTARA, Museum Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Lokananta, Museum Ranggawarsita Semarang, Dewan Pers, dan Sritek.

Peserta menempati stan di lingkungan Museum Monumen Pers dan pameran foto akan berlangsung hingga Selasa, 2 September 2014.

Supardi, petugas bagian konsevasi preservasi Monumen Pers Nasional mengharapkan penambahan 10 foto Ipphos dapat menambah jumlah kunjungan pada 2014.

“Pengunjung Museum Monumen pers berbeda dengan museum yang lain karena mereka yang ke sini untuk mencari data. Jika biasanya setahun rata-rata 8.000 pengunjung, dengan adanya penambahan foto ini diharapkan akan meningkat menjadi 10 ribu pengunjung,” katanya.

Editor: Ella Syafputri

(Setper-2/9)



2 September, 2014

Agar Aset Rp 30 Triliun Tidak Mubadzir

Dahlan Iskan, Menteri BUMN RI

 

“Tempeeeeeeeee…!!!” Teriak puluhan karyawan di depan pabrik saat mereka berfoto bersama saya. pada foto itu nanti pasti terlihat wajah mereka yang ceria dengan bentuk mulut yang lucu.

Saya mengunjungi PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Arun pekan lalu. Para karyawan menyambut dengan penuh kegembiraan. Minta foto bersama. Hari itu upaya mereka menghidupkan kembali PT KKA menampakkan hasil awalnya.

Dua turbin yang sudah lebih 15 tahun mangkrak, bisa hidup kembali. Listrik 16 MW bisa dijual ke PLN. Perusahaan mulai mendapat penghasilan. PLN mendapat tambahan listrik.

Kondisi KKA sudah sedikit berbeda dibanding saat saya mengunjunginya dua tahun lalu. Waktu itu suasanya senyap. Tidak ada kehidupan. Di mana-mana terlihat bagian-bagian pabrik yang reot dan tidak terpelihara.

Kini pabrik kertasnya memang belum hidup, tapi pembangkit listriknya sudah mulai memberi hasil.
“Pabrik ini sudah mulai bersuara,” ujar Andriano, Dirut KKA.

Untuk menghidupkan pabriknya sendiri masih perlu waktu. Menunggu penyelesaian hutan tanaman industri (HTI) yang juga sudah lebih 15 tahun berhenti produksi. Hutan itu dimiliki bersama antara perusahaan milik Pak Prabowo Subianto (60 persen) dan BUMN PT Inhutani IV (40 persen).

Kami masih harus merundingkannya agar bisa dikelola lebih baik. Untuk bisa menjadi sumber bahan baku bagi KKA.

Kertas kraft (kertas khusus untuk kantong semen) memang memerlukan bahan baku khusus. Yakni pohon pinus. Tidak bisa dibuat dari serat pohon lain. Selama ini industri semen masih impor kertas jenis kraft.

Hari itu saya bermalam di Idi Rayeuk, ibukota kabupaten baru Aceh Timur. Menikmati martabak durian yang hanya bisa didapat di Aceh. Nyam-nyam sekali. Semalam suntuk saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bupati Aceh Timur, Hasballah M. Thaeb.

Bupati ini masih sangat muda, aktif, blusukannya masya-Allah, celananya jean, panggilannya Rocky. Tanyalah pada 10 orang Aceh Timur: siapa nama bupati mereka. 11 orang akan menjawab: Rocky. Nama Hasballah hanya ada di surat-surat resmi.

Hasballah, eh, Rockylah yang banyak membantu sehingga pembangunan pipa gas dari Arun menuju Medan sepanjang 345 km sudah mencapai 95 persen. Hanya dalam waktu 14 bulan. Dulu banyak yang menyangsikan proyek ini bisa jalan. Apalagi harus melalui wilayah Aceh.

“Kini yang belum selesai justru di wilayah Medan,” gurau Rocky.

Saya pun cium tangannya. Pikiran Rocky memang sangat maju. Dengan dilewati pipa gas, maka dia bisa mengundang investor untuk datang dan memajukan Aceh Timur. PT Pertagas, anak usaha Pertamina yang membangun proyek ini, memang menyediakan kran-kran di sepanjang wilayah Aceh.

Di Aceh Timur saja ada tiga kran. Kapan saja bisa dibuka. Kalau ada pabrik yang perlu gas di sana.

Saya memang dag-dig-dug menghadapi proyek ini: harus menggelar pipa sepanjang 345 km! Tanpa APBN. Harus cepat selesai. Ini karena dua tahun lalu saya membatalkan proyek penerima LNG terapung di Medan. Harus ada gantinya.

Waktu itu saya berpikir untuk apa investasi penerima LNG terapung senilai Rp 5 triliun. Padahal sudah ada aset negara yang fungsinya sama. Hanya letaknya di Lhok Seumawe, Aceh. Aset ini berupa instalasi pembuat LNG yang nilainya sekitar Rp 30 triliun.

Kalau proyek penerima LNG terapung itu jadi dibangun, aset di Aceh yang besarnya tiga kali LNG Tangguh ini akan menganggur. Mubadzir Rp 30 triliun. Ekonomi Aceh pun terganggu. Saya tidak bisa membayangkan kalau sampai instalasi LNG Arun ini dibiarkan jadi besi tua.

Dia memang sudah mengabdi selama 40 tahun. Tapi kondisinya masih sangat jreng.

Pemeliharaannya sangat prima dan bagus. Gedung-gedungnya, stadionnya, perumahannya, sekolah-sekolahnya masih yang terbaik di Aceh.

Dan pelabuhannya? Bikin air liur menetes! Dermaganya dua buah. Di dua sisi yang berseberangan. Dalamnya 18 meter. Dan pelabuhan ini berada di dalam teluk yang sengaja dibuat sempurna.

Kalau pipa ke Medan itu tidak dibangun enam minggu lagi semua itu sudah tidak tidak ada gunanya. Tanggal 15 Oktober depan adalah pengapalan terakhir LNG dari Arun ke Jepang. Sumur gas di Arun sudah terkuras habis selama 40 tahun lebih.

Maka instalasi itu kami putuskan untuk difungsikan sebaliknya: dari pengubah gas menjadi LNG untuk dikirim keluar Aceh menjadi penerima LNG dari luar untuk dijadikan gas. LNG-nya bisa datang dari Tangguh, Bontang atau dari luar negeri.

Setelah LNG diubah menjadi gas, gasnya dialirkan lewat pipa tadi. Untuk PLN dan industri di Aceh dan Medan. Di Lhok Seumawe, misalnya, kini sedang dibangun pembangkit listrik 200 MW yang akan memanfaatkan gas LNG ini.

PT PGN sendiri yang semula ingin membangun penerima LNG terapung di Medan mengalihkannya ke teluk Lampung. Proyek PGN ini juga sudah hampir jadi. Bulan depan sudah beroperasi. Maka dua tahun terakhir ini kita menjadi memiliki dua penerima LNG terapung (yang satu lagi di Teluk Jakarta), satu penerima LNG eks Arun, dan kita punya pipa sepanjang 345 km. Semuanya non APBN.

Program Pak Zaini Abdullah, Gubernur Aceh pun, berjalan cepat. Saya memang sering bertemu beliau untuk minta dukungan. Kadang dengan kesungkanan yang tinggi. Pak Gubernur ini orangnya sangat baik, tutur katanya sangat halus, dan pembawaannya luar biasa santun.

Rupanya profesi beliau sebagai dokter, dan kealimannya sebagai ulama (dokter yang ulama) tetap terbawa ketika beliau jadi gubernur. Sering sekali, sebagai orang Jawa, saya merasa terlalu kasar di hadapan beliau.

*Dahlan Iskan, Menteri BUMN RI

(Setper-2/9)



26 August, 2014

“Layar Indonesia” Tampil di Kota-Kota Besar Indonesia

Berdiri tegak di salah satu pojok gedung Wisma ANTARA yang berada di lingkungan “Ring Satu” DKI Jakarta, menantang pandangan semua pengguna jalan dari arah Jl Merdeka Selatan menuju kawasan kuliner Jl Agus Salim, hadir sebuah media luar ruang TV LED berukuran 5×3 meter. TV LED (Light Emitting Dioda) itu merupakan media luar ruang pertama Perum LKBN ANTARA bekerjasama dengan perusahaan asing produsen televisi berteknologi diode tersebut.

Perum LKBN ANTARA memberi nama “Layar Indonesia” untuk media luar ruang tersebut. Tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia, 17 Agustus 2014, TV LED itu secara resmi diluncurkan Direksi Perum LKBN ANTARA disaksikan jajaran manajemen ANTARA termasuk 15 dari 31 kepala perwakilan ANTARA di daerah yang khusus datang ke Jakarta untuk mengikuti penjelasan program “Layar Indonesia” oleh Direktur Utama, Saiful Hadi dan Direktur Komersial & IT, Hempi N. Prajudi, di Bogor, Jawa Barat, 15-16 Agustus 2014.

“Layar Indonesia” merupakan kanal distribusi langsung informasi terkini Kantor Berita ANTARA kepada publik setelah layanan Portal Antaranews.com, portal-portal ANTARA di daerah, Portal AntaraFoto.com dan Portal Antara TV.com. Informasi yang disampaikan sangat bervariasi termasuk yang utama adalah diseminasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah, informasi keuangan dan perbankan, politik, hukum & keamanan, pariwisata, kabar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kabar Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dll.

Bekerjasama dengan Opto-Tech dan Opto Screen, sebuah perusahaan penyedia teknologi televisi LED berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia, LKBN ANTARA berencana memasang 628 buah “Layar Indonesia” secara bertahap sejak Agustus 2014 di berbagai kota di Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya nyata mendekatkan layanan kepada masyarakat Indonesia. “Selama tahun 2014 ditargetkan 30 TV LED sudah berdiri di sejumlah provinsi di Indonesia,” kata Direktur Komersial & IT, Hempi N. Prajudi dalam sebuah kesempatan.

Lewat tangan-tangan dingin Kepala-kepala Biro ANTARA di seluruh provinsi Indonesia, diharapkan “Layar Indonesia” dapat segera menjadi salah satu pilihan utama promosi oleh pelanggan-pelanggan ANTARA.

“Layar Indonesia” yang menjadi media luar ruang pertama bagi ANTARA menggunakan sistem berbasis internet dan akan menampilkan informasi berbentuk teks, foto, animasi dan video hasil liputan wartawan ANTARA bekerjasama dengan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Semua informasi tersebut akan disajikan secara langsung (Live).

Berbeda dengan di Jakarta, keberadaan “Layar Indonesia” di kota lain akan memiliki ukuran 4×6 meter. Namun demikian, di seluruh kota, setiap informasi yang disajikan melalui Layar Indonesia akan menggunakan sistem pengontrolan terpusat (Central Content Monitoring System).

Sebagai Public Relations negara, melalui “Layar Indonesia” ANTARA juga bertujuan membantu pemerintah mensosialisasikan program-program kerja dan menyediakan berita-berita terkini sehingga pemerataan informasi kepada masyarakat dapat terjamin dan menjadi imbangan bagi informasi yang dating dari kalangan media arus utama, baik di pusat maupun di daerah.

(Setper-26/8)



25 August, 2014

Perum LKBN ANTARA Selenggarakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-69 RI

Tanggal 17 Agustus adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal itu, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi yang menyatakan bahwa mulai hari itu Republik Indonesia (RI) telah merdeka. Oleh karena itu, untuk memperingati peristiwa besar tersebut, setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan RI. Tanggal 17 Agustus 2014 ini diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kemerdekaan RI yang ke-69.

Perum LKBN ANTARA turut memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan upacara bendera di halaman gedung Wisma ANTARA, Jl. Medan Merdeka Selatan no.17, Jakarta Pusat. Upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan RI rutin diadakan setiap tahunnya oleh Perum LKBN ANTARA. Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh petugas upacara. Kegiatan upacara yang dimulai tepat pada pukul 08.00 ini dihadiri oleh jajaran direksi dan seluruh karyawan Perum LKBN ANTARA.

Pada upacara tersebut, Direktur Komersial dan Teknologi, Hempi N. Prajudi bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Hempi mengajak seluruh peserta untuk kembali merenungkan dan meneladani nilai-nilai kebangsaan dan semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, pejuang kemerdekaan maupun pendiri Kantor Berita ANTARA. Hempi mengatakan mereka adalah sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita untuk terus mewujudkan cita-cita kita proklamasi kemerdekaan.

“Sesuai dengan tema tahun ini yaitu ‘Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera’ ANTARA sebagai Government Public Relations akan meneruskan misinya untuk memberikan pemberitaan yang berimbang, tidak berpihak dan mendukung proses demokrasi yang ada”, kata Hempi dalam akhir amanatnya.

(Setper-25/8)



25 August, 2014

Beribu Keruwetan untuk 8.000 Hektar Lahan

Dahlan Iskan, Menteri BUMN RI

 

Berbuat atau tidak berbuat
Berbuat berisiko
Tidak berbuat tidak beresiko
Berbuat?
Tidak perlu berbuat?

***
Berbuat atau tidak berbuat. Itulah yang harus diputuskan untuk mengurai kekusutan lahan perkebunan BUMN 8.000 hektar di Medan. Sudah bertahun-tahun lahan itu diduduki orang. Ribuan rumah permanen berdiri di atas lahan itu. Tiap hari jumlahnya bertambah. Tanpa bisa dicegah.

Dari 8.000 hektar itu yang jadi rumah sudah mencapai 4.000-an hektar. Tapi karena rumah-rumah tersebut bertebaran letaknya, tanah kosong yang kalau dijumlah masih 4.000 hektar tidak bisa dikuasai juga.

Secara hukum tanah itu milik PTPN II (Persero). Tapi kenyataannya penuh dengan masalah. Ribuan kasus hukum terjadi di situ. Inilah profil wilayah perkebunan yang terus terdesak oleh perkotaan. Inilah perkebunan yang sudah tidak ada kebunnya.

Inilah perkebunan yang sudah lebih banyak rumah ilegalnya daripada pohon sawitnya.

Di zaman Belanda perkebunan ini memang berada di luar kota Medan. Jumlah penduduk Medan yang sedikit saat itu tidak menjadi ancaman sama sekali. Kian lama penduduk terus bertambah. Kemiskinan juga meluas. Maka pada zaman kegembiraan kemerdekaan sebagian wilayah kebun ini ikut “merdeka”. Ribuan hektar berubah jadi pemukiman dadakan.

Sekian tahun kemudian jumlah penduduk terus meledak. Kemiskinan juga kian besar. Pada pergolakan tahun 1965, terjadi hal yang sama. Ribuan hektar lagi berubah wujud. Ledakan jumlah penduduk tidak pernah berhenti. Kota Medan terus diperluas.

Pada zaman riuhnya reformasi tahun 1998, sekian ribu hektar lagi berubah pula menjadi pemukiman tiba-tiba.

Sampai hari ini, desakan penduduk ke wilayah perkebunan ini terus terjadi. Rumah baru terus bertambah. Pohon sawit yang masih hidup disiram minyak. Agar mati pelan-pelan. Agar ada alasan untuk ditebang. Lalu diduduki. Didirikan rumah. Gerakan seperti itu nyaris masif, sistematis, dan terstruktur.

Pelanggaran itu sebenarnya sering diadukan, tapi proses bertambahnya kasus lebih cepat dari penyelesaiannya. Misalkan dilakukan tindakan keras, yang melawan lebih besar dari jumlah petugas.

Tidak lama lagi sisa tanah 4.000 hektar itu pun akan terus menyusut. Sekarang pun soal ini sudah rumit, tapi kalau tidak diselesaikan akan lebih rumit lagi.

Berbuat atau tidak berbuat?

Aset BUMN (PTPN II) itu perlu diselamatkan atau tidak? Haruskah pendudukan itu dibiarkan?

Sudah berapa tahun “pembiaran” itu dilakukan?

Rasanya memang lebih aman membiarkannya daripada mengurusnya. Tapi untuk apa ada pemerintah?

Maka saya minta direksi PTPN II untuk mencari jalan terbaik. Memang penuh risiko, tapi cobalah berbuat sesuatu. Agar bom ini akan meledak. Tinggal tunggu waktu. Saya menyadari tugas itu tidak mudah. Risikonya luar biasa: bisa masuk penjara, bahkan kehilangan nyawa.

Satu hal yang sudah pasti: kawasan yang sudah masuk kota Medan itu tidak mungkin lagi dikembalikan menjadi areal perkebunan. Pasti tidak akan pernah bisa panen. Bahkan sudah tidak rasional. Perkebunan kok di dalam kota. Mengusir ribuan rumah permanen itu juga hil yang mustahal. Bisa terjadi revolusi.

Mereka memang tidak akan pernah bisa mendapat sertifikat tanah. Tapi kenyataannya mereka sudah bisa mewariskannya dan memperjualbelikannya.

Yang lebih pasti lagi: pemerintah sudah melarang kawasan itu untuk jadi perkebunan. Tata ruangnya sudah berubah.

Berbuat atau tidak berbuat?

Saya putuskan untuk berbuat. Bisa saja kelak saya difitnah telah melepaskan tanah 8.000 hektar di tengah-tengah kota Medan yang mahal. Bisa saja kelak saya dianggap korupsi di situ. Bisa saja kelak saya dianggap salah dalam memutuskan soal ini dan harus masuk penjara.

Berbuat atau tidak berbuat?

Saya putuskan untuk berbuat. Tapi saya minta prosesnya seterbuka mungkin. Sebersih mungkin. Sebaik mungkin. Hasilnya pun nanti harus untuk beli lahan perkebunan. Yang luasnya melebihi 8.000 hektar. Untuk menambah luasan kebun PTPN II yang kini masih tersisa 43.000 hektar.

Idenya pun ditemukan. Kawasan 8.000 hektar yang ruwet itu akan dijadikan kota baru Medan. Namanya terserah. Seperti BSD di Jakarta. Toh kota Medan perlu perluasan. Perencanaan kotanya harus bagus dan profesional. Jangan jadi pusat kekumuhan baru.

PTPN II tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Harus cari partner. PTPN II hanya ahli di perkebunan. Bukan ahli tata kota. PTPN II juga tidak punya kemampuan bagaimana mengurus ribuan rumah ilegal yang menguasai 4.000 hektar itu.

Partner itulah yang dicari selama setahun terakhir ini. Lewat tender terbuka. Bisa diikuti siapa saja. Dalam proses tender ini lembaga seperti BPKP dan Kejaksaan Agung kami minta fatwanya. Takut prosesnya salah. Atau kurang fair.

Di ujung proses tender ini, seperti dilaporkan Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution, ada tiga perusahaan yang lolos: PT Danayasa Tbk dari grup Artha Graha, PT Pancing Medan, dan PT Ciputra Tbk dari grup Ciputra.

Seluruh proses ini terjadi dan dilakukan di Medan. Menteri atau pejabat Kementerian BUMN tidak ikut campur sama sekali.

Hasil akhirnya: Ciputra yang menang.

Tugasnya berat. Termasuk mengurus yang ribuan rumah itu dengan cara yang baik.

Begitulah. Sebuah kota baru yang indah dan besar akan lahir di Medan. Ini kalau proses tersebut bisa diterima. Justru karena itulah proses ini saya ungkap saja secara terbuka sekarang. Mumpung masih bisa dibatalkan.

Siapa tahu ada yang berpendapat lebih baik saya tidak usah berbuat apa-apa.

*Dahlan Iskan, Menteri BUMN RI

(Setper-25/8)



21 August, 2014

Masyarakat Ekonomi ASEAN, Peluang atau Tantangan?

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat MEA sudah di depan mata. Apabila tak ada aral melintang, pada akhir 2015 negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan memasuki era baru yang disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA adalah suatu bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara anggota ASEAN.

ASEAN dengan MEA menjadi seperti sebuah konsep Negara federasi yang baru. Menjanjikan kekuatan ekonomi yang baru, yang diproyeksikan sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi global. Melalui MEA, ASEAN menjadi sebuah tatanan masyarakat yang baru dimana Negara-negara anggotanya bebas untuk melakukan aktivitas ekonominya baik dalam barang dan jasa.

Dengan pencapaian tersebut, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Adanya aliran komoditi dan faktor produksi tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunnya tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN.

Dalam penerapannya pada tahun 2015, MEA akan menerapkan 12 sektor prioritas yang disebut free flow of skilled labor (arus bebas tenaga kerja terampil) untuk perawatan kesehatan (health care), turisme (tourism), jasa logistik (logistic services), e-ASEAN, jasa angkutan udara (air travel transport), produk berbasis agro (agrobased products), barang-barang elektronik (electronics), perikanan (fisheries), produk berbasis karet (rubber based products), tekstil dan pakaian (textiles and apparels), otomotif (automotive), dan produk berbasis kayu (wood based products).

Dengan diberlakukannya MEA, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN akan menjadi sebuah Negara besar. Penduduk di Negara ASEAN akan dapat secara bebas masuk dan keluar dari suatu Negara di kawasan ASEAN tanpa hambatan berarti. Hal ini mengakibatkan penduduk di Negara-negara ASEAN dapat dengan mudah dan bebas memilih lokasi pekerjaan yang mereka inginkan.

Menteri Perindustrian, Mohamad S. Hidayat mengatakan bahwa pelaku industri harus siap hadapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang sudah semakin dekat. ”Pemberlakuan MEA 2015 sudah semakin dekat, yaitu akhir Desember 2015,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Juli lalu.

Bagi Indonesia sendiri, MEA dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Hambatan perdagangan yang berkurang akan berdampak pada peningkatan ekspor. Pada akhirnya GDP Indonesia pun akan meningkat. Namun di sisi lain, Indonesia pun terancam akan menerima banyak aliran barang impor. Hal ini dapat mengancam keberadaan industry lokal. Industri lokal akan dihadapkan pada persaingan dengan industri dari luar negeri yang memiliki produk yang lebih berkualitas.

Dari sisi investasi, MEA akan mendukung masuknya investor asing yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk apabila Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap ketersediaan sumber daya alam.

Dari sisi tenaga kerja, pertumbuhan investasi juga akan berpotensi untuk menambah jumlah lapangan kerja di dalam negeri. Pencari kerja akan memiliki kesempatan yang lebih besar karena lapangan pekerjaan tersedia dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam. Selain itu pencari kerja di Indonesia dapat mencari pekerjaan di luar negeri dengan aturan yang lebih mudah.

Namun hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Indonesia harus bersaing dengan penduduk dari Negara lain untuk mencari kerja di negaranya sendiri. Untuk itu, penduduk Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN.

Senada dengan hal-hal tersebut, MS Hidayat mengatakan bahwa ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi industri dalam negeri. MEA 2015 merupakan momen penting bagi Indonesia karena berpeluang mempeluas pasar bagi produk-produk industri nasional.

“Namun di sisi lain, pemberlakuan MEA 2015 juga akan menjadi tantangan karena penduduk Indonesia yang sangat besar, tentunya akan menjadi tujuan pasar bagi produk-produk negara ASEAN lainnya. Karenanya industri dalam negeri harus siap,” ujarnya.

Oleh karena itu, Indonesia harus jeli dalam menerapkan strategi untuk menghadapi MEA. Pemerintah harus bisa membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong keterlibatan masyarakat Indonesia dalam MEA. Jangan sampai nantinya Indonesia hanya menjadi pasar untuk industri-industri luar negeri, sedangkan industri lokal hanya bisa menjadi penonton dalam ajang tersebut.

(Setper-21/8)