ilustrasi
england-flag

English

england-flag

Indonesia

SIARAN PERS

26 June, 2015

Kunjungan ke Perum PFN, Gemilang Masa Lalu yang Harus Kembali

Sepanjang tahun 1981-1993, masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan tiga serangkai Unyil, Usro dan Ucrit. Suara pembuka film si Unyil dan teriakan “Hom pim pah alaihum gambreng - Unyil kucing” di layar TVRI, amat lekat di mata dan telinga masyarakat. Minggu pagi saat si Unyil tayang di udara, menjadi hari yang ditunggu anak-anak.

Film seri televisi si Unyil merupakan produksi Perum Produksi Fim Negara (PPFN). Film seri boneka yang ditujukan untuk anak-anak ini menceritakan tentang siswa sekolah dasar dan petualangannya bersama teman-temannya. Tema film seri boneka si Unyil yang merupakan tema keseharian di lingkungan pemukiman warga, menjadikan kisah si Unyil menarik untuk ditonton.

Menurut laman Wikipedia, si Unyil yang diciptakan oleh Suyadi telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya populer di Indonesia. Saat ini boneka-boneka si Unyil telah menjadi koleksi Museum Wayang di Jakarta. Sesudah 12 tahun tayang di TVRI, film si Unyil sebenarnya pernah dicoba diangkat lagi oleh PPFN pada tahun 2001 namun gagal. Si Unyil lalu siaran ulang di RCTI tahun 2002- medio 2003, lalu TPI medio 2003-akhir 2003. Pada tahun 2007, acara ini dihidupkan lagi dengan nama Laptop si Unyil di stasiun TransTV. Di serial ini Unyil dan teman-temannya membahas masalah pendidikan.

Nama PPFN sebagai pembuat si Unyil yang legendaris sempat meredup seiring dengan melorotnya produksi film nasional dan perkembangan teknologi perfilman dari pita seluloid ke arah digital. PPFN yang pernah berjaya sebagai pemilik laboratorium film terbesar di ASEAN dan berdiri sejajar dengan laboratorium di Hong Kong, harus kembali gemerlap kendati jalannya berliku.

Lokasi PPFN di daerah Polonia, Jakarta Timur masih sama seperti dulu. Bedanya lahan seluas 2,3 hektare itu kini dipenuhi gedung-gedung tua dan lahan-lahan terbuka yang luas. Sebagian lahan itu kini difungsikan sebagai tempat parkir bagi gedung-gedung bersebelahan yang sempit. Lahan paling ujung selatan, kini disewakan kepada pengelola restoran cepat saji dalam kurun waktu tertentu.

“Itupun sesuai dengan Rencana Jangka Panjang PFN yang akan membentuk Pusat Kreatif Produksi Film dan Museum,” kata Humas PPFN, Fey Shinta di Jakarta, beberapa waktu lalu.

PPFN kini lebih efisien dengan 30 karyawan. Fokus utama PPFN, selain meretas jalan menjadi Pusat Kreatif Produksi dan Museum Film, adalah menjalin kerjasama komersial sebanyak mungkin. “Kami membuat film pendek, film layar lebar, video profile, sewa alat audiovisual, pokoknya dari a sampai z soal produksi film. Kami juga menerima pekerjaan by project,” kata Fey semangat.

Fey yang didampingi Direktur Kreatif PPFN Unggul Karjono selanjutnya menyatakan memiliki komunitas pecinta film yang secara rutin berkumpul dan berdiskusi mengenai perkembangan perfilman, termasuk teknologi perfilman saat ini.

“Target kami adalah membuat Pusat Kreatif untuk memproduksi film. Kami juga ingin menciptakan strandar mutu bagi film Indonesia agar standar-nya seimbang,” kata Unggul yang sebelumnya aktif di dunia periklanan.

Menurut Unggul, untuk membuat film bagus tentu banyak standar yang harus dipenuhi, seperti standar script, standar acting, standar lighting dan standar lainnya. Standar film itu dibuat standar A, standar B sesuai dengan klasifikasi standar yang diinginkan, sehingga paling tidak pengguna paham telah menikmati film dengan kategori standar tertentu.

Sejarah PPFN
PPFN berawal dari perusahaan Java Pacific Film (JPF) yang didirikan oleh Albert Balink di Batavia tahun 1934. JPF mengalami beberapa pergantian nama sebelum akhirnya menjadi PFN pada tahun 1975. PFN merupakan salah satu perintis film di Indonesia pada saat terbentuk. Kelahiran JPF berbarengan dengan pembentukan Nederlandsch Indiche Bioscoopbond (Gabungan Bioskop Hindia) dan Film Commisie (cikal bakal Lembaga Sensor Film). Tahun 1936, JPF berubah menjadi Algeemene Nederlands Indishe Film (ANIF) dengan fokus pada pembuatan film cerita dan film dokumenter.

Pada masa pendudukan Jepang, ANIF berubah nama menjadi Nippon ii Eiga Sha. Film yang dibuat Nippon ii Eiga Sha umumnya bertujuan sebagai alat propaganda politik Jepang. Pada masa ANIF inilah, tenaga pribumi pertama yang sudah berpengalaman di bidang film yaitu Raden Mas Soetarto diangkat menjadi wakil pemimpin perusahaan merangkap Ketua Karyawan Indonesia dan juru kamera.

ANIF kemudian diserahkan kepada pemerintah Indonesia menjelang kemerdekaan. Karyawan ANIF kemudian melakukan peliputan berbagai peristiwa bersejarah. ANIF berubah menjadi Berita Film Indonesia (BFI) pada 6 Oktober 1945. BFI merupakan lembaga pembuat film pertama milik Republik Indonesia. Satu setengah bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soetarto memprakarsai pengambil alihan Nippon Eiga Sha dari pimpinannya, T. Ishimoto, atas sepengetahuan Menteri Penerangan kala itu, Amir Sjarifuddin.

Mengingat Jakarta tidak aman lagi akibat serangan tentara Sekutu, bulan Desember 1945 BFI diungsikan ke Surakarta. Sebelum pindah, BFI masih sempat memfilmkan hari proklamasi, penempelan poster, tulisan di tembok-tembok, rapat raksasa 19 September di Lapangan Ikada, peristiwa perlucutan senjata Jepang oleh Sekutu, dan pengangkutan serdadu Jepang ke Pulau Galang serta Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta, November 1945.

Setelah ditinggalkan oleh BFI, studio di Polonia Jatinegara, Jakarta, digunakan tentara NICA untuk kepentingan propaganda dengan didirikannya Regerings Film Bedrijf (Perusahaan Film Pemerintah). Selain itu studio tersebut juga dimanfaatkan oleh NV Multi Film bersama South Pacific Film Co. Karena adanya pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda kemudian menyerahkan aset Regrings Film Bedrijf kepada pihak Republik Indonesia Serikat.

Perusahaan itu mendapat nama baru yakni Perusahaan Pilem Negara (PPN) di bawah naungan Kementerian Penerangan. Pimpinan PPN pertama adalah Suska. Pada akhir tahun 1950, RM Harjoto diangkat sebagai Direktur dan RM Soetarto sebagai Kepala Produksi Umum, yang meliputi produksi film cerita, film dokumenter dan laboratorium. Pegawai BFI di Yogyakarta pindah kembali ke Jakarta, dan bersama dengan bekas pegawai Regerings Film Bedrijf bergabung dalam PPN yang diganti namanya kemudian menjadi Perusahaan Film Negara (PFN).

Pergantian nama perusahaan kembali terjadi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 55 B/MENPEN/1975 pada tanggal 16 Agustus 1975. Berdasarkan surat keputusan ini maka secara resmi PFN berubah menjadi Pusat Produksi Film Negara (PPFN).

Pergantian nama kembali terjadi seiring dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk mengembangkan perusahaan dan agar perusahaan dapat dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memberikan keuntungan bagi negara serta mampu untuk mendiri. Agar dapat mencapai hal tersebut maka PPFN mengubah statusnya menjadi Perum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1988 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 1988. Dengan demikian resmilah PPFN berganti nama menjadi Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN).

Filmografi PPFN
• Pareh (1935) dikenal sebagai Java Pacific Film
• Terang Boelan (1937) dikenal sebagai ANIF
• Antara Bumi dan Langit (1950)
• Inspektur Rachman (1950) dikenal sebagai Perusahaan Film Negara (PFN)
• Untuk Sang Merah-Putih (1950) dikenal sebagai Perusahaan Film Negara (PFN)
• Djiwa Pemuda (1951)
• Rakjat Memilih (1951)
• Si Pintjang (1951) dikenal sebagai Perusahaan Film Negara
• Penjelundup (1952) dikenal sebagai Perusahaan Film Negara
• Sekuntum Bunga Ditepi Danau (1952)
• Mardi dan Keranya (1952) dikenal sebagai Perusahaan Film Negara
• Sajap Memanggil (1952)
• Meratjun Sukma (1953)
• Belenggu Masjarakat (1953)
• Kopral Djono (1954)
• Kembali ke Masjarakat (1954)
• Si Melati (1954)
• Antara Tugas dan Tjinta (1954)
• Merapi (1954)
• Peristiwa Didanau Toba (1955)
• Djajaprana (1955)
• Rajuan Alam (1956)
• Tiga-Nol (1958)
• Ni Gowok (1958)
• Lajang-Lajangku Putus (1958)
• Kantjil Mentjuri Mentimun (1959)
• Daun Emas (1963) dikenal sebagai Perusahaan Film Negara
• Kelabang Hitam (1977) dikenal sebagai PPFN
• Warok (1978) dikenal sebagai PPFN
• Si Pincang (1979) dikenal sebagai PPFN
• Yuyun Pasien Rumah Sakit Jiwa (1979) dikenal sebagai PPFN
• Harmonikaku (1979) dikenal sebagai PPFN
• Sinila (Peristiwa Gunung Dieng) (1979) dikenal sebagai PPFN
• Cita Pertiwi (1980) dikenal sebagai PPFN
• Si Gura-gura (1980) dikenal sebagai PPFN
• Laki-laki dari Nusakambangan (1980) dikenal sebagai PPFN
• Orang-Orang Laut (1980) dikenal sebagai PPFN
• Juara Cilik (1980) dikenal sebagai PPFN
• Hadiah Buat Si Koko (1980) dikenal sebagai PPFN
• Serangan Fajar (1981) dikenal sebagai PPFN
• Kereta Api Terakhir (1981) dikenal sebagai PPFN
• Dia yang Kembali (1982) dikenal sebagai PPFN
• Senja Masih Cerah (1982) dikenal sebagai PPFN
• Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI (1982) dikenal sebagai PPFN
• Djakarta 1966 (1982) dikenal sebagai PPFN
• Film dan Peristiwa (1985) dikenal sebagai PPFN
• Penumpasan Sisa-sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula) (1986) dikenal sebagai PPFN
• Surat untuk Bidadari (1992) dikenal sebagai PPFN
• Pelangi di Nusa Laut (1992) dikenal sebagai PPFN

(Setper-26/06)



26 June, 2015

Hadapi MEA, Humas BUMN Perlu Tingkatkan Sinergi dan Kapabilitas

Menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Desember 2015, Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH BUMN) merasa perlu menghimpun seluruh anggotanya agar lebih peduli pada kapabilitas dan penguatan sinergi di antara 119 BUMN di Indonesia serta lebih memahami strategi paling jitu saat memasuki era tanpa proteksi di kawasan ASEAN tersebut.

BUMN harus menyiapkan diri dan punya strategi andal dalam mengkomunikasikan produk dan jasa ketika menghadapi momen di mana persaingan akan terasa lebih berat dari saat ini. Itulah salah satu alas an bagi FH BUMN menggelar Musyawarah Nasional ke-8, pada 12-13 Juni 2015 di The Media Hotel & Tower Jakarta.

Alasan lain adalah dengan melihat kenyataan bahwa datangnya era MEA atau pasar bebas tidak bisa dianggap remeh, termasuk oleh Indonesia, sebagai negara berpenduduk terbesar di ASEAN sekaligus sebagai pasar yang menggiurkan untuk banyak produk asing. Posisi BUMN menjadi penting mengingat BUMN mengemban misi negara sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional dengan produk dan jasanya dapat memenuhi kebutuhan nasional.

Munas mengangkat tema “Sinergi Humas BUMN, Tingkatkan kapabilitas menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2016”. Keberadaan FH BUMN menurut Ketua Presidium FH BUMN Purwanto, walaupun mengalami pasang surut, jika dibandingkan forum sejenis di lingkungan BUMN, FH masih tetap eksis dan terus melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk anggotanya.

Eksistensi tersebut juga dibuktikan dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-8. “Delapan tahun merupakan bukti eksistensi kami, dan telah banyak kegiatan yang dihasilkan dari forum ini,” lanjut Purwanto.

Beberapa kegiatan unggulan FH BUMN di antaranya Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) BUMN. Ajang olahraga dan seni tahunan ini mampu menyedot animo yang besar dari BUMN. Setidaknya dapat dilihat dari setiap penyelenggaraan yang terus diikuti oleh lebih banyak BUMN dan berlangsung meriah.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Informasi & Komunikasi Publik Kementerian BUMN Seger Budiarjo, mewakili Menteri BUMN mengemukakan pentingnya forum ini untuk dapat menjembatani pemikiran baru dan sinergi antar praktisi Humas di lingkungan BUMN. Posisi kehumasan yang dalam beberapa BUMN masih kurang dipedulikan oleh manajemennya, menurut Seger menjadikan forum ini menjadi media untuk berbagi berbagai metode komunikasi dan juga strategi-strategi kehumasan.

“Setiap mengadakan pertemuan, carilah peluang dan potensi untuk saling bersinergi,” pinta Seger di hadapan peserta Munas.

Paparan Program Kerja FH BUMN.
Di dalam Munas, Presidium FH BUMN melaporkan posisi keuangan sebesar Rp1.066.000.000,-Selama tahun 2014 FH BUMN hanya menyelenggarakan tiga acara besar yaitu Porseni BUMN, Peluncuran Buku Best Practise PR, serta peluncuran majalah BUMN Insight.

Sedangkan program kerja FH BUMN tahun 2015 antara lain melaksanakan pertemuan bulanan bertajuk “PR Tanpa Batas” dengan membahas isu-isu kehumasan yang sedang berkembang, pembuatan profil FH BUMN dalam bentuk buku atau produk cetak lainnya, audiensi antar Humas BUMN, Porseni BUMN 2015, pembuatan buku “Kicauan PR BUMN” yang memuat cerita menarik dan inspiratif bersumber dari pengalaman para Humas BUMN, pembuatan media interaktif lewat website dan media sosial.

FH BUMN juga berencana menjadi badan sertifikasi bagi para humas BUMN. Bila hal itu belum direalisasikan pada tahun 2015, setidaknya FH BUMN dapat menfasilitasi seluruh anggota FH BUMN punya sertifikat kehumasan, bekerjasama dengan lembaga sertifikasi yang sudah ada.

Menanggapi paparan program kerja FH BUMN oleh Presidium, peserta yang hadir lebih banyak memberi masukan, antara lain FH BUMN perlu membuat satu acara besar yang gaungnya menunjukkan eksistensi FH BUMN kepada publik, menghimbau Presidium lebih transparan soal iuran tahunan anggota, persetujuan dengan niat FH BUMN menjadi lembaga sertifikasi kehumasan asal sertifikat yang dikeluarkan tidak tumpang tindih dengan sertifikat lembaga lain dan agar Munas FH BUMN ke depan, diadakan pada awal tahun, agar program-program yang dirumuskan Munas dapat lebih tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Sharing Session Praktisi Komunikasi dan Kehumasan.
Munas FH BUMN kali ini juga diisi sharing session praktisi komunikasi yakni oleh Staf Khusus Kementerian BUMN, Riza Primadi, Ketua Umum Perhumas, M. Agung Laksamana dan VP Corporate Communication PT Pertamina Persero, Wianda Poesponegoro.

Dalam paparannya, Riza Primadi memfokuskan pada kasus pemberitaan negatif di seputar Menteri BUMN dan Kementerian BUMN. Menurutnya media yang baik adalah media yang selalu check dan re-check atas data atau informasi yang didapatkan. Bagi para humas BUMN, Riza memberi tips saat menghadapi wartawan yeitu setiap humas harus memperlihatkan bahwa humas mengerti bagaimana aturan-aturan dalam berhadapan dengan media.

Sedangkan M. Agung Laksamana, mengatakan bahwa Humas sejatinya harus mengetahui CEO memiliki kebiasaan dan budaya seperti apa. Hal itu akan berpengaruh pada bagaimana mengkomunikasikan program-program manajemen atau perusahaan kepada publiknya.

Masih dalam kesempatan acara yang sama, Wianda Poesponegoro membagi pengalamannya soal bagaimana menyeimbangkan berita-berita negatif tentang Pertamina dengan pemberitaan-pemberitaan positif. Wianda mengatakan bahwa timnya membuat isu positif setiap bulan, tentunya disertai data-data yang akurat.

Selain itu, Wianda menyebutkan juga program-programnya seperti Media Visit, Media Gathering, dan Press Conference yang dimanfaatkan untuk menceritakan kinerja Pertamina, sehingga wartawan dapat membuat berita obyektif, lengkap dan akurat. Wartawan yang hadir dapat berinteraksi langsung dengan pejabat berwenang perusahaan agar memperoleh informasi yang akurat sehingga berita yang disampaikan kepada publik adalah berita termutakhir.

Press Release juga menjadi hal yang penting bagi Wianda. Press Release digunakan untuk menanggapi isu negatif perusahaan di masyarakat.

Tidak pernah memberi uang transport kepada wartawan menjadi salah satu ketegasan PT Pertamina dalam menjalin hubungan dengan insan media. Wianda selalu berusaha mencari sudut pemberitaan yang pas bagi masyarakat, sehingga penghargaan untuk wartawan datang langsung dari masyarakat berupa kepercayaan terhadap media tersebut karena selalu menyajikan berita dan informasi yang diperlukan.

(Setper-26/06)



23 June, 2015

GFJA pamerkan foto seluk beluk Jakarta

Pewarta: Afut Syafril

Jakarta (ANTARA News) - Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) menggelar pameran dan peluncuran buku fotografi JKT dengan tema tentang cerita seluk beluk Jakarta.

“Ini tentang karya foto dalam kurun waktu 10 tahun (2006-2015) cerita kota Jakarta,” kata Fanny Octavianus juru foto Antara Foto usai membuka acara pamerannya di Jakarta, Minggu sore.

Foto-foto yang dipamerkan merupakan foto karya Fanny Octavianus, yang berisi sebanyak 55 foto.

Foto mulai dari cerita visual pembangunan, banjir, kawasan kumuh dan sosialisasi masyarakat Jakarta tersaji dalam balutan warna hitam putih.

Pria kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah ini menambahkan proyek buku JKT berawal dari loka karya yang diikutinya pada tahun 2011 dengan inspirasi Markus Schaden dari Jerman.

Foto-foto selama bekerja di ibu kota Jakarta dirangkai dengan pemaknaan baru yang mengembangkan objektifitas caption foto konvensional.

Oscar Motuloh sebagai kurator mengatakan bahwa pameran dan penerbitan buku foto JKT ini untuk memperingati keberadaan kota Jakarta yang sudah mulai renta.

“Jakarta hanya kota metropolitan tidal berjiwa,” kata Oscar.

Selain itu, Kepala Divisi Pemberitaan Foto Antara Hermanus Prihatna mengatakan rekam jejak Ibu Kota yang tersaji akan menjadi saksi dan pengingat bagi generasi mendatang.

“Kreatifitas Fanny dalam menyampaikan realitas Jakarta, semoga menjadi inspirasi bagi fotografer lain,” kata Hermanus.

Pameran foto ini diselenggarakan di gedung GFJA jalan Antara, Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Pameran berlangsung dari tanggal 21 Juni hingga 31 Juli 2015.

Editor: Ruslan Burhani

(Setper-23/06)



18 June, 2015

UNDANGAN Pameran Foto “JKT” karya Fanny Octavianus

Galeri Foto Jurnalistik Antara
Mengundang Anda untuk menghadiri

Pameran Fotografi:
“JKT”
karya Fanny Octavianus

Pembukaan:
Minggu, 21 Juni 2015
16.00 WIB

Galeri Foto Jurnalistik Antara
Jl.Antara 59
Pasar Baru
Jakarta 10710
T/F: 021-3458771

Diskusi dan Peluncuran Buku
Jumat, 31 Juli 2015, 19.00 WIB

Neo Journalism Club
Jl. Antara no.61
Pasar Baru
Jakarta 10710

Pameran berlangsung 21Juni -31 Juli 2015

GRATIS/Terbuka untuk umum

Didukung oleh:
Galeri Foto Jurnalistik Antara
Antara Foto
BLUES4FREEDOM
NeoJournalism Club
VSEE

(Setper-18/06)



17 June, 2015

ANTARA Jajagi Kerjasama Pemberitaan dengan News Sabah Time Malaysia

Perum LKBN ANTARA tengah menjajagi kerjasama dengan salah satu dari tiga harian penting di negara bagian Sabah, Malaysia yakni New Sabah Times. Harian berbentuk tabloid ini memiliki oplah 21.000 eksemplar dengan distribusi pada sebagian besar distrik yang berhadapan langsung dengan wilayah Kalimantan Utara, Indonesia.

Direktur SDM dan Teknologi Perum LKBN ANTARA, Naufal Mahfudz membuka diskusi kedua pihak , di Wisma ANTARA, Jakarta, Senin (15/6), yang dihadiri oleh Pemimpin Redaksi New Sabah Times, Cheng Boon Heng dan Redaktur Pelaksana Felix K.F. Gusti, mantan Kepala Perwakilan Kantor Berita Malaysia Bernama di Jakarta, Moh. Nasir, Wakil Pemimpin Redaksi bidang Internasional dan Ekonomi Perum LKBN ANTARA, Bambang Purwanto, Sekretaris Perusahaan Perum LKBN ANTARA Iswahyuni, Kepala Perwakilan LKBN ANTARA untuk Kuala Lumpur, Nurul Aulia Badar dan Manajer Hukum & Advokasi LKBN ANTARA, Agus Prasetyo.

Tujuan dari kerjasama yang akan dilakukan adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang pemberitaan dan kegiatan lain terkait dengan media massa yang saling menguntungkan kedua pihak, dengan didasari oleh itikad baik.

Sedangkan ruang lingkup kerja sama kedua pihak adalah program tukar menukar berita dan foto, penyediaan ruang untuk penyiaran berita, pelatihan wartawan dan pertukaran informasi serta merintis kerjasama aspek komersial khususnya iklan.

Harian New Sabah Times merupakan satu dari tiga Koran berbahasa Inggris dan Melayu di Sabah. Harian lainnya adalah Daily Express, Overseas Chinese Daily News, dan sejumlah Koran berbahasa Tionghoa dibeberapa distrik negara bagian Sabah, Malaysia.

Sirkulasi penyebaran New Sabah Times menurut Felix Gusti meliputi Tawaw, Laludatu, Sandakan, Pelawan, Ranau, Udat, Kotabelud, sebagian Sampurna, Kota Marudu dan Kota Kinabalu.

Dari laman New Sabah Times diketahui bahwa koran yang dulu bernama Sabah Times ini pernah mati pada 24 Maret 1995 dan terbit kembali pada 8 Maret 1998 setelah dibeli oleh perusahaan penerbitan Inna Kinabalu Sdn Bhd dan agar tetap terhubung dengan sejarahnya, koran ini diberi nama New Sabah Times, dan ditampilkan dengan wajah baru.

(Setper-17/06)



15 June, 2015

Siapkan Fisik & Mental, 20 Karyawan ANTARA Ikuti Pelatihan MPP

Sebagai wujud kepedulian kepada setiap karyawannya, termasuk karyawan yang mendekati masa pensiun, Perum LKBN ANTARA kembali mengadakan Pelatihan Masa Persiapan Pensiun (MPP) 2015 angkatan ke 5.

Berbeda dengan konsep acara serupa pada tahun sebelumnya, kali ini sebanyak 52 orang peserta acara Pelatihan MPP diundang bersama pasangan masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan agar pada masa pensiun nanti keduanya sama-sama siap secara mental, fisik, emosional dan finansial.

Mengambil lokasi di Vila Marina Anyer, Banten, acara yang diselenggarakan ANTARA bekerjasama dengan Duta Transformasi Insani ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 11-13 juni 2015. Akan ada juga kunjungan ke wirausaha pensiun yang sudah mandiri, yaitu di waras farm, cilegon.

Diharapkan para peserta pelatihan akan mendapatkan pemahaman tentang makna sesungguhnya kebahagiaan lahir batin, arti penting kesehatan dalam hidup, hakikat kesejahteraan hidup, sampai tentang konsep dan teknis sukses berwirausaha.

Bagi perusahaan sendiri, pelatihan seperti ini bertujuan untuk meningkatkan Brand Image perusahaan dengan pensiunannya yang bahagia, sehat dan sejahtera, kemudian meningkatkan kebanggaan pegawai terhadap perusahaan, serta terwujudnya bentuk kepedulian perusahaan terhadap pegawainya.

Duta Informasi Insani sebagai konsultan pelatihan menggunakan dua pendekatan dalam pelatihan tersebut. Pertama pendekatan Experiential Learning, yang menitikberatkan munculnya pemahaman dan refleksi diri dari konsep teoritis, pengalaman praktek dan berinteraksi dengan peserta lain.

Pendekatan kedua adalah Quantum Learning. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspirasi spontan para peserta dan komunikasi dua arah disertai situasi pelatihan yang nyaman dan menyenangkan sehingga memunculkan perubahan sikap dan perilaku peserta.

(Setper-15/06)



11 June, 2015

Antara luncurkan “Komunikasi Korporat dan Manajemen Pengetahuan”

Pewarta: Dewanto Samodro

Jakarta (ANTARA News) - Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara meluncurkan buku “Komunikasi Korporat dan Manajemen Pengetahuan” yang merupakan pengembangan dari tesis karya alumnus Program Pascasarjana Komunikasi Korporat Universitas Paramadina Jakarta Dyah Sulistyorini.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Perum LKBN Antara Naufal Mahfudz mengatakan Dyah merupakan Manajer Pusat Data dan Riset Perum LKBN Antara yang dalam bukunya menghubungkan komunikasi korporat dan manajemen pengetahuan.

“Saya juga awalnya mempertanyakan bagaimana hubungan komunikasi korporat dan manajemen pengetahuan. Selama ini kita mengenal itu merupakan dua hal yang berbeda. Setelah membaca bukunya, pertanyaan saya terjawab,” kata Naufal di Jakarta, Rabu.

Naufal mengatakan pada dasarnya manajemen pengetahuan tanpa dikomunikasikan akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Begitu pula komunikasi korporat, tanpa data yang akurat melalui manajemen pengetahuan akan menjadi kurang efektif.

“Antara kaya dengan manajemen pengetahuan dan data, karena itu memiliki Pusat Data dan Riset yang dipimpin Bu Dyah,” ujarnya.

Sementara itu, Dyah mengatakan latar belakang penyusunan bukunya adalah kegelisahannya melihat masih banyak karyawan perusahaan atau anggota sebuah organisasi yang hanya terpaku pada tugas di departemennya sendiri.

Padahal, apa pun tugas karyawan atau anggota, merupakan bagian dari roda organisasi. Karena itu, bertugas di mana pun seorang karyawan dan anggota organisasi harus bisa.

“Komunikasi internal dengan karyawan harus menjadi prioritas korporat. Aset intelektual yang dimiliki dari karyawan juga harus dikelola dan didokumentasikan dengan baik,” tuturnya.

Contoh pengelolaan dan dokumentasi aset intelektual adalah memberikan kesempatan dan mendorong karyawan senior yang memiliki banyak pengalaman untuk menulis buku sebagai media belajar karyawan lainnya.

Deputi Rektor Bidang Akademik Universitas Paramadina Jakarta Totok A Soefijanto yang hadir sebagai narasumber diskusi buku “Komunikasi Korporat dan Manajemen Pengetahuan” membenarkan pendapat Dyah.

“Bila ada karyawan atau anggota organisasi yang meninggalkan perusahaan atau organisasinya, pada dasarnya dia membawa pergi bagian dari perusahaan atau organisasi itu,” ucapnya.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Herman Suryatman memberikan apresiasi kepada Dyah atas peluncuran buku tersebut.

“Buku itu akan bermanfaat bagi humas-humas pemerintah dan bisa menjadi rujukan, termasuk humas Kementerian PAN RB yang setiap hari berupaya mengomunikasikan kebijakan kementerian,” tukasnya.

Editor: Ruslan Burhani

(Setper-11/06)



9 June, 2015

LKBN ANTARA Silaturahmi dengan Menteri PPN/BAPPENAS

Direktur SDM & Teknologi Perum LKBN ANTARA, Naufal Mahfudz menghadiri acara silaturahmi yang dihelat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago di Kementerian PPN/Bappenas bersama sejumlah pemimpin redaksi media massa pekan lalu.

Hadir dalam kesempatan itu Pemred Indosiar, Nur Jaman, Pemred Suara Pembaruan/Investor Globe, Primus Dorimulu, Pemred Republika, Nasihin, Wapemred RCTI, Eddy Suprapto, Wapemred Harian Bisnis Indonesia Arif Budisusilo, para redaktur senior dari media Tempo Grup, Harian Rakyat Merdeka, para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam paparannya, Menteri Andrinof Chaniago menyatakan Bappenas bukan kementerian teknis tapi bukan berarti materi berita di Bappenas sulit disederhanakan menjadi bahan berita. Selaku perencana dan koordinator program pembangunan, Bappenas justru menjaga arah pembangunan, berkoordinasi, menjaga dan mengawasi agar yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RJPMN).

Bappenas memindahkan ide dan kebijakan besar ke dalam kertas kerja untuk menjadi acuan para pemangku kepentingan hingga kalangan swasta yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan.

“Bappenas berbeda dengan kementerian teknis, yang terjun langsung mengerjakan proyek-proyek. Sementara media lebih tertarik pada pemberitaan isu-isu proyek dan kapan proyek-proyek pembangunan dimulai. Itulah kira-kira bahan yang perlu menjadi pertimbangan agar media membantu menjelaskan keberadaan Kementerian Bappenas dengan kementerian lain, supaya teman-teman media mengangkat isu-isu pembangunan dan bukan isu proyek pembangunan,” kata Andrinof.

Menurut Andrinof, media yang meliput Bappenas, lebih sering mengejar angka anggaran proyek ketimbang substansi program pembangunan. Kenyataan itu akan membuat masyarakat kekurangan kesempatan untuk memahami ke arah mana negara sedang menuju dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

Andrinof meminta bantuan media, tanpa ingin mencampuri sikap kritis yang dikedepankan, agar lebih memberi peluang kepada masyarakat untuk memahami pembangunan lima tahun ke depan dan bagaimana pembangunan berkelanjutan dilaksanakan . Menurut Andrinof, wartawan yang ditugaskan di Bappenas mestinya adalah mereka yang mampu memberi gambaran komprehensif mengenai kinerja Bappenas karena dibalik rencana pembangunan nasional terdapat ide-ide dasar yang menjadi pijakan.

Menteri Bappenas kemudian menyatakan pendekatan pembangunan lima tahun ke depan adalah pembangunan multi dimensi, antara lain dimensi sektor untuk meningkatkan daya saing menuju kemandirian dan produktivitas di bidang pangan, matritim, energi, industri dan pariwisata. Pembangunan bukan hanya mengejar produktivitas melainkan harus ditopang oleh pilar pemerataan dan kesesuaian.

“Kita sedang membangun Indonesia, negara dengan lebih dari 17 ribu pulau, berpenduduk 253 juta dengan angka pertambahan tiga juta jiwa tiap tahun. Kemajemukan yang tinggi tidak bisa dikemas dengan cara yang sama, keseimbangan pembangunan antar wilayah menjadi hal yang sangat penting. Target tahun pertama pembangunan akan menjadi pondasi empat tahun berikutnya. Untuk itu perlu membangun pondasi yang lebih kokoh, lebih kuat menghadapi krisis, ancaman eksternal, gangguan dan gejolak kecil dari dalam,” kata Andrinof menekankan.

Dalam ajang diskusi sejumlah pemimpin redaksi yang hadir, antara lain Pemred Indosiar Nurjaman mempertanyakan bagaimana Bappenas sebagai lembaga kunci pembangunan membenahi perencanaan pembangunan agar matang dan aplikatif. Pemred Suara Pembaruan dan Investor Daily, Primus Dorimulu mempertanyakan data yang tidak akurat dalam menunjang pemberitaan media, perbedaan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan dan kejelasan arti poros maritim.

Wapemred RCTI, Eddy Suprapto mempertanyakan kejelasan dan kesesuaian antara blue print pembangunan dan blue print Bappenas, Wapemred Harian Bisnis Indonesia Arif Budisusilo menyampaikan sebagai center of excellence bagaimana caranya Bappenas menemukan model bisnis untuk Indonesia sehingga kementerian tidak jalan sendiri-sendiri, bagaimana Bappenas menjadi lembaga yang dapat dipercaya supaya perencanaan pembangunan akurat dan sinkron dengan kementerian-kementerian lain.

“Saat ini, bukan message yang kuat dari kementerian tapi exposure, kalau pola komunikasi tidak diperbaiki, visi Bappenas yang bagus tidak akan terjawab. Pertemuan dengan kalangan media boleh sering tapi harus punya pesan yang kuat untuk public,” kata Arif.

Menjawab pertanyaan media, Andrinof menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat kritis. “Bila itu harapan Pemred, soal di bawah tinggal dikomunikasikan, reporter yang ditugaskan yang sudah paham pangan, energi, dll, secara proporsional bisa dikembangkan dan tahu porsi masing-masing hanya , teman media suka menggoda, mencoba memancing-manding, katanya. Menurut Menteri RJPMN merupakan sumber yang valid mengingat data-data berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS). Andrinof juga berujar, kedaulatan pangan bukan anti impor, artinya kemampuan kita untuk menentukan sendiri harga dan konsumsi, intinya pada kata “penentuan sendiri”.

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1.Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional
3.Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
4.Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

(Setper-9/06)



5 June, 2015

Radio Republik Indonesia dan LKBN Antara Jalin Kerja Sama

KBRN, Jakarta: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (LKBN), bersinergi dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Senin (1/6/2015).

Kerjasama antara RRI dengan LKBN Antara, berangkat dari kesadaran sebagai lembaga penyiaran publik milik negara yang bertugas untuk menyebarluaskan berita tentang pembangunan, tentang program pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia internasional.

Direktur Utama LPP RRI Rosarita Niken Widiastuti mengungkapkan kerjasama antara RRI dan LKBN Antara , pada dasarnya telah berlangsung lama terutama pada saat Indonesia akan memproklamirkan kemerdekaan. Kala itu, setelah naskah Proklamasi dibacakan oleh Presiden Soekarno pada Jumat 17 Agustus 1945, pendiri LKBN Antara Adam Malik memerintahkan agar naskah Proklamsi dibawa ke studio ke RRI . Kemudian dengan berbagai rintangan akibatnya ketatnya penjagaan oleh Jepang, naskah Proklamasi berhasil disiarkan oleh Jusuf Ronodipuro dan mengudara hingga ke seantaro dunia.

“Setelah disiarkan, seluruh masyarakat Indonesia tau kalau Indonesia sudah merdeka. Dengan adanya siaran itu, maka dunia mengakui kedaulatan Indonesia walau Belanda tidak mengakui,” kata Rosarita Niken Widiastuti, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Senin (1/6/2015).

Kemudian kerjasama yang telah terjalin lama, diperkuat kembali. Kerjasama strategis RRI dengan LKBN Antara, dinilai tepat dan dapat saling melengkapi satu sama lain. Keduanya memiliki jaringan yang luas. RRI selain memiliki wakil di negara lain, kelebihan RRI adalah mampu menjangkau wilayah perbatasan. Begitupula dengan LKBN Antara. Keduanya akan saling bersinergi dalam penyampaian informasi.

“Kita mendantangani MoU untuk penyebarluasan informasi kepada seluruh masyarakat NKRI . Ini akan memperkaya variasi informasi untuk masyarakat. Berita Antara kita ekspos berita perbatasan. Kita punya studio produksi 20. Masyarakat kita berikan ruang untuk menyampaikan aspirasi di LKBN Antara dan RRI. RRI lembaga plat Merah Putih”.

RRI dan LKBN Antara harus senantiasa menyajikan berita yang sifatnya tidak provokatif apalagi memecah belah bangsa serta senantiasa menumbuhkan semangat berbangsa dan bernegara.

“Kita memberikan aspirasi dan inspirasi sehingga masyarakat tidak skeptis melihat kondisi negara seolah-olah tidak ada harapan”. Formula dalam MoU diantaranya adalah bersama-sama membuat program.

“Seperti sambung rasa di perbatasan, program informasi dengan format sandiwara. Bagaimana RRI dan LKBN Antara membuat program yang memberikan harapan sebagai negara besar. Yang penting integritas pemimpin dan masyarakat mendukung,” ujarnya. (Sgd/BCS/DS/AA).

*artikel diambil dari www.rri.co.id

(Setper-5/06)



5 June, 2015

ANTARA Benahi Sistem Kearsipan Sesuai UU no 43 Tahun 2009

Arsip merupakan bagian dari perjalanan sejarah suatu organisasi. Dalam arsip didokumentasikan seluruh dinamika organisasi. Arsip dapat menjadi sumber informasi dan ingatan organisasi dengan demikian arsip menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan organisasi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan informasi menurut sistem tertentu.

Guna meningkatkan kualitas pengelolaan arsip perusahaan, Divisi Sekretariat Perusahaan Perum LKBN ANTARA mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis di Ruang Rapat Adam Malik, Wisma ANTARA Lt.19, 3 – 5 Juni 2015.

Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Bimbingan Teknis diberikan kepada 20 peserta yang terdiri dari karyawan yang bertugas di bagian administrasi di masing-masing divisi.

GM SDM & Umum Perum LKBN ANTARA, Dwi Agus Riyanto yang hadir membuka kegiatan Bimbingan Teknis tersebut mengatakan pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan arsip ini sangat penting.

“Arsip ini terlihat sepele, padahal untuk manajemen ini merupakan hal yang krusial. Sejak ANTARA berubah menjadi Perum mulai ada perbaikan sistem dan perbaikan itu tidak terlepas dari fungsi kearsipan,” kata Dwi Agus Riyanto dalam sambutannya.

Hadir sebagai pembicara, arsiparis dari Arsip Nasional (ANRI), Damaris Butarbutar. Menurut Damaris, ANTARA sebagai BUMN wajib menyerahkan arsipnya ke ANRI, terutama arsip yang memiliki nilai sejarah.

“Sebagai lembaga penyiaran tentunya banyak arsip-arsip yang memiliki nilai sejarah, namun sayangnya belum terkelola dengan baik,” lanjutnya.

Ketentuan dan peraturan berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan sendiri telah diatur secara komprehensif dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dengan adanya pengelolaan arsip yang dinamis diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Selain itu, keuntungan arsip yang tertata antara lain aktivitas kantor/organisasi akan berjalan dengan lancar, arsip dapat dijadikan bukti-bukti tertulis apabila terjadi masalah, arsip dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi secara tertulis, arsip dapat dijadikan bahan dokumentasi, arsip dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya, arsip dapat menjadi alat pengingat, alat penyimpanan warkat, alat bantu perpustakaan di organisasi apabila memiliki perpustakaan dan merupakan bantuan yang berguna bagi pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan organisasi.

(Setper-5/06)